Volksgerichten

Polemik konflik lembaga negara dalam dinamika ketatanegaraan menjadi warna tersendiri dalam sebuah negara demokrasi. Sistem pembagian kekuasaan ( Distribution of Power ) yang dianut Indonesia akhir-akhir ini menciptakan konflik horizontal kekuasaan antara legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Salah satunya adalah munculnya wacana RUU Pemilihan Kepada Daerah yang digunakan untuk menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 mengenai Threshold (baca: ambang batas) pencalonan kepala daerah.  Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan warna progresif dalam kancah demokrasi pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan putusan tersebut membentuk mekanisme baru ambang batas pencalonan kepala daerah yang proporsional dan partisipatif. Letak proporsional dan partisipatif tersebut ialah adanya pemberian ambang batas yang disesuaikan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen non partai dan (sekaligus) memberikan kesempatan munculn...

Penulis memulai tulisan ini dari cerita salah satu pekerja Ojol (sapaan akrab dari ojek online) ketika mereka berhadapan dengan berbagai permasalahan keadilan. Pertama, sebut saja dia Saiful (nama samaran), seorang ojek online dan seorang mahasiswa akhir di sebuah universitas di Surabaya. Saiful mengeluh kepada penulis ketika tiba-tiba sistem order-nya sepi. Saiful mengatakan beberapa hari tidak mendapat satu-pun orderan dari platform ojek online yang menaunginya. Saiful ketika ditanya penulis apakah dia sudah mencoba menghubungi pihak platform menjawab bahwa "percuma saja melaporkan ke pihak platform". Keputusasaan Saiful ini penulis temui juga ketika (lagi-lagi) orderannya sepi. Saiful ketika bercerita kepada penulis mengatakan bahwa dia pernah mencoba melayangkan protes karena platformnya selalu menerima anggota baru sementara sistem pembagiannya semakin kecil. Logika yang penulis tangkap (dari cerita saiful) ialah semakin banyak Ojol, maka order yang dibagikan semakin kec...